BOSNEWS.ID, MUARO JAMBI – DPRD Kabupaten Muaro Jambi terus mengintensifkan pembahasan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berasal dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif legislatif.
Kali ini, Panitia Kerja (Panja) III DPRD Kabupaten Muaro Jambi membahas dua Ranperda dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Jumat (16/10).
Rapat dipimpin Ketua Panja III, Ali Mustika. Dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan yakni Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Pembahasan kedua regulasi tersebut menyentuh dua sektor penting bagi masyarakat, yakni pendidikan keagamaan dan pertanian. Keduanya dinilai membutuhkan landasan hukum yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat tersebut melibatkan anggota panja, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bagian Hukum Setda Muaro Jambi, serta Direktur Lembaga PublikTrust Institute (PUTIN).
Keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan substansi Ranperda dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah.
Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an diharapkan menjadi salah satu instrumen dalam mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Qur’an.
Sementara itu, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan terhadap petani serta mendukung keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi.
Melalui pembahasan bersama tersebut, DPRD Muaro Jambi melanjutkan pengkajian materi kedua Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Pembahasan 10 Ranperda ini merupakan bagian dari upaya DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
DPRD Muaro Jambi berharap setiap Ranperda yang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (asz)
Kali ini, Panitia Kerja (Panja) III DPRD Kabupaten Muaro Jambi membahas dua Ranperda dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Jumat (16/10).
Rapat dipimpin Ketua Panja III, Ali Mustika. Dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan yakni Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Pembahasan kedua regulasi tersebut menyentuh dua sektor penting bagi masyarakat, yakni pendidikan keagamaan dan pertanian. Keduanya dinilai membutuhkan landasan hukum yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat tersebut melibatkan anggota panja, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bagian Hukum Setda Muaro Jambi, serta Direktur Lembaga PublikTrust Institute (PUTIN).
Keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan substansi Ranperda dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah.
Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an diharapkan menjadi salah satu instrumen dalam mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Qur’an.
Sementara itu, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan terhadap petani serta mendukung keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi.
Melalui pembahasan bersama tersebut, DPRD Muaro Jambi melanjutkan pengkajian materi kedua Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Pembahasan 10 Ranperda ini merupakan bagian dari upaya DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
DPRD Muaro Jambi berharap setiap Ranperda yang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (asz)
0 Komentar