BOSNEWS.ID, MUARO JAMBI – Rencana penyertaan modal daerah kepada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda) mendapat peringatan keras dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
PPP mengingatkan, jangan sampai uang rakyat yang dikucurkan ke perusahaan daerah justru berujung pada kegagalan bisnis hingga membuka celah korupsi baru.
Peringatan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Masito, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Muaro Jambi Unggul dalam rapat kerja DPRD Muaro Jambi, Senin (12/10).
Di hadapan forum rapat, Masito menegaskan, penyertaan modal tidak boleh sekadar menjadi agenda menggelontorkan uang dari kas daerah. Pemerintah harus memastikan perusahaan memiliki arah bisnis yang jelas, tata kelola profesional, serta kemampuan menghasilkan keuntungan bagi daerah.
PPP tidak ingin PT Muaro Jambi Unggul hanya menjadi perusahaan yang terus menerima suntikan dana, tetapi gagal memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
"Banyak BUMD di Indonesia gagal karena modal disuntik, tetapi bisnis tidak jelas. Kami tidak ingin PT Muaro Jambi Unggul bernasib sama dengan kebanyakan BUMD yang gagal," tegas Masito.
Sorotan PPP tidak hanya tertuju pada kesiapan bisnis perusahaan, tetapi juga potensi ekonomi dari pengelolaan 1.335 sumur yang dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Kabupaten Muaro Jambi.
Menurut Masito, potensi tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jika mampu dimaksimalkan dengan tata kelola yang baik, pengelolaan sumur itu berpeluang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan disebut berpotensi melampaui sektor perkebunan kelapa sawit.
Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Tanpa perencanaan bisnis yang matang dan sistem pengelolaan yang transparan, penyertaan modal justru berisiko menjadi beban keuangan daerah.
PPP pun mengingatkan agar PT Muaro Jambi Unggul tidak hanya mengejar keuntungan perusahaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk penambang kecil.
"Kita ingin PT Muaro Jambi Unggul benar-benar unggul. Unggul dalam tata kelola, unggul dalam PAD, dan unggul dalam membela penambang kecil," ujar Masito.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan potensi 1.335 sumur tersebut dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang kuat. Sebab, potensi ekonomi yang besar tidak akan berarti jika tidak dikelola secara benar.
"Jika hal ini bisa dikelola dengan baik, 1.335 sumur ini bisa menjadi sumber PAD terbesar Muaro Jambi, melebihi sawit. Tapi jika salah kelola, kami khawatir ini menjadi lubang korupsi baru," tegasnya.
Peringatan Fraksi PPP tersebut menjadi catatan penting dalam pembahasan Ranperda penyertaan modal daerah. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menghitung besaran modal yang akan disuntikkan, tetapi juga memastikan kejelasan model bisnis, target keuntungan, mekanisme pengawasan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
Dengan demikian, penyertaan modal kepada PT Muaro Jambi Unggul diharapkan tidak sekadar menjadi investasi menggunakan uang rakyat, tetapi benar-benar mampu memperkuat PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (asz)
0 Komentar