BOSNEWS.ID, MUARO JAMBI – Satu tahun kepemimpinan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) bersama Wakil Bupati Junaidi H Mahir (Jun) mulai menjadi sorotan. Di tengah berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah, sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan tren yang kurang menggembirakan.
Pasangan kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 itu sebelumnya membawa visi “Berbakti untuk Terwujudnya Muaro Jambi Berkeadilan, Berakhlak dan Maju 2025–2030.” Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi utama, mulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan sektor ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang bersih, hingga pembangunan berkelanjutan.
Namun, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan sejumlah indikator ekonomi daerah justru mengalami tekanan sepanjang 2025.
Kepala BPS Muaro Jambi Edy Subagiyo mengungkapkan angka kemiskinan di daerah tersebut kembali meningkat pada 2025 setelah sempat menurun pada tahun sebelumnya.
Jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 21,05 ribu jiwa atau 4,32 persen dari total penduduk. Angka itu naik dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 17,48 ribu jiwa atau 3,65 persen.
“Secara tren memang sempat terjadi penurunan pada 2024. Namun pada 2025 tekanan ekonomi kembali terasa, terutama akibat kenaikan garis kemiskinan,” kata Edy.
Menurutnya, peningkatan garis kemiskinan dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bahan pangan.
“Ketika pengeluaran minimum untuk hidup layak meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan masyarakat, maka risiko kemiskinan ikut meningkat,” ujarnya.
Selain faktor inflasi, peningkatan angka kemiskinan juga diduga berkaitan dengan menurunnya produksi sejumlah komoditas pertanian serta banjir yang terjadi pada awal 2025.
Tak hanya kemiskinan, masalah ketenagakerjaan juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Sepanjang 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Muaro Jambi tercatat 5,02 persen, menjadikannya peringkat kedua tertinggi di Provinsi Jambi.
Persentase tersebut relatif tidak banyak berubah dibanding dua tahun sebelumnya. Pada 2023 jumlah pengangguran tercatat 12.590 orang, sedangkan pada 2024 mencapai 11.828 orang.
“Persentase bisa saja turun, tetapi jumlah pengangguran relatif bertahan karena angkatan kerja terus bertambah setiap tahun,” jelas Edy.
Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi Muaro Jambi pada 2025 juga mengalami perlambatan cukup tajam. Jika pada 2024 ekonomi daerah tumbuh 6,33 persen, maka pada 2025 hanya mencapai 4,50 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Muaro Jambi tahun 2025 tercatat 4,50 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Edy.
Struktur pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan ketimpangan antar sektor. Beberapa sektor memang tumbuh cukup tinggi, namun belum mampu menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Pada 2025, sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 8,85 persen. Disusul sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,42 persen, serta transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,53 persen.
“Kategori perdagangan serta informasi dan komunikasi masih menjadi motor pertumbuhan. Aktivitas konsumsi masyarakat relatif terjaga,” ujarnya.
Namun di sisi lain, sektor konstruksi justru mengalami kontraksi tajam hingga minus 8,54 persen. Padahal pada 2024 sektor ini menjadi salah satu penopang utama struktur PDRB Muaro Jambi.
Edy menjelaskan, penurunan tersebut berkaitan dengan berkurangnya volume pekerjaan pada sejumlah proyek besar yang sebelumnya berlangsung di wilayah Muaro Jambi.
Beberapa proyek yang sempat mendongkrak aktivitas ekonomi antara lain pembangunan Jalan Tol Sebapo–Pijoan serta Stadion Swarna Bumi. Pada 2025, intensitas proyek berskala besar tersebut menurun drastis.
“Konstruksi mengalami penurunan cukup dalam. Ini sangat memengaruhi struktur PDRB karena selama ini sektor tersebut memiliki kontribusi besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai ekonomi dihitung berdasarkan lokasi kegiatan. Artinya, meskipun proyek dibiayai pemerintah pusat, selama aktivitasnya berlangsung di wilayah Muaro Jambi, maka nilai ekonominya tetap tercatat sebagai bagian dari PDRB daerah.
Ketika proyek-proyek besar tersebut melambat, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor konstruksi, tetapi juga merembet ke berbagai sektor lain seperti industri bahan bangunan, transportasi, hingga sektor jasa keuangan.
“Konstruksi menyerap tenaga kerja besar dan memiliki efek berganda terhadap berbagai sektor. Ketika proyek berhenti atau melambat, dampaknya menjalar ke berbagai lini ekonomi,” pungkas Edy. (Asz)
0 Komentar