BOSNEWS.ID, MUARO JAMBI - Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan Junaidi saat membuka kegiatan Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko di Gedung Pertemuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (13/1) kemarin.
“Kita tidak cukup hanya bekerja keras. Kita harus bekerja secara akuntabel dan transparan. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan tepat sasaran,” katanya.
Menurut dia, kegiatan sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mewujudkan visi Panca Cita, khususnya misi keempat yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.
Junaidi menyebut tantangan tata kelola pemerintahan saat ini semakin kompleks. Tanpa sistem pengendalian yang kuat, risiko penyimpangan, inefisiensi, dan kegagalan program pembangunan akan semakin besar.
“SPIP adalah benteng kita. Di dalamnya ada manajemen risiko yang membantu memetakan hambatan sebelum masalah itu terjadi,” sampainya.
Ia mengibaratkan pemerintahan seperti perahu yang menyusuri Sungai Batanghari. Tanpa memahami arus deras dan pasang surut, kata dia,perjalanan menuju tujuan akan berisiko karam.
Dalam kesempatan itu, Junaidi memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah. Ia menekankan bahwa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan risk owner atau pemilik risiko, bukan sekadar penanggung jawab administratif.
“Jangan melimpahkan SPIP sepenuhnya kepada staf teknis. Kepala OPD harus memahami risikonya dan mengendalikan prosesnya,” ujarnya.
Junaidi juga mengingatkan agar seluruh program OPD selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Selain itu, ia meminta Inspektorat Daerah memperkuat perannya sebagai quality assurance sekaligus mitra konsultasi bagi OPD. Inspektorat, katanya, harus mampu menjadi sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah masalah sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Tujuan akhir dari penerapan SPIP dan manajemen risiko, menurut Junaidi, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jika sistem kendali kita kuat, pembangunan akan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi masyarakat Muaro Jambi,” tutupnya. (Asz)
0 Komentar