BOSNEWS.ID, MUARO JAMBI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027. Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Aula Bappeda Muaro Jambi, Selasa, (27/1/26).
Forum ini menjadi tahapan awal dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah. Junaidi menyebutkan, penyusunan RKPD harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan pembahasan rancangan awal RKPD bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaring masukan publik.
“Forum konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas, tetapi ruang untuk menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah,” katanya.
Menurut dia, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pemerintah daerah, kata Junaidi, dituntut memastikan program unggulan berjalan konsisten agar target pembangunan tercapai.
"RPJMD Muaro Jambi mengusung visi Berbakti untuk Mewujudkan Muaro Jambi yang Berkeadilan, Berakhlak, dan Maju, serta Unggul di Bidang Pertanian, Industri, dan Pariwisata," sampainya.
Junaidi mengingatkan bahwa visi tersebut harus diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan terukur. Berdasarkan dinamika pembangunan daerah serta mengacu pada prioritas nasional dan Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan sejumlah prioritas pembangunan pada 2027.
Fokus utama, kata dia,diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri, perdagangan, dan pariwisata guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, pemerintah daerah menargetkan penguatan hilirisasi komoditas unggulan melalui pengelolaan pasca panen, pengembangan industri berbasis komunitas, serta perluasan akses pasar.
"Langkah ini diklaim sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal yang selama ini dinilai belum optimal," jelasnya.
Junaidi menjelaskan bahwa pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur juga menjadi agenda utama. Pemerintah Daerah, kata dia, menilai infrastruktur yang terintegrasi antarwilayah masih menjadi prasyarat penting untuk memperlancar distribusi produksi dan akses layanan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, promosi potensi daerah dan peluang investasi terus didorong untuk menarik minat investor. Pemerintah berharap kemudahan berusaha dan prospek pengembangan wilayah dapat menjadi daya tarik bagi penanaman modal, meski tantangan iklim investasi dan kesiapan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah.
"Forum konsultasi publik RKPD ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus realistis terhadap kapasitas fiskal daerah," tandasnya. (Asz)
0 Komentar