BOSNEWS.ID, MUARO JAMBI – Konflik tapal batas sekaligus klaim lahan antara Desa Pulau Mentaro dan Desa Puding kembali memanas. Meski sudah berulang kali dibahas dalam rapat bersama pemerintah daerah, hingga kini persoalan tersebut belum juga menemukan kejelasan hukum.
Kepala Desa Puding, Nyai Dewi Kurniawan, menegaskan belum ada kepastian tegas apakah wilayah tersebut masuk dalam administrasi Desa Puding atau tidak.
Ia menyebut, dalam penyelesaian konflik terakhir, Asisten I Setda Muaro Jambi telah mengarahkan Kabag terkait dan Kesbangpol untuk turun tangan. Namun hingga kini, belum ada keputusan konkret di lapangan.
“Konflik masih memanas. Belum ada kejelasan,” tegasnya.
Nyai Dewi menilai peraturan bupati semestinya menjadi pegangan utama dalam penyelesaian sengketa. Namun implementasinya belum memberikan solusi nyata. Bahkan, persoalan dengan Desa Pulau Mentaro justru terkesan stagnan.
“Kalau dengan Desa Betung sudah ada titik terang. Tapi dengan Pulau Mentaro ini belum ada arah,” katanya.
Kritik keras juga disampaikan Ketua BPD Desa Puding, Alhusory. Ia menilai kinerja Tim Terpadu (Timdu) Kabupaten Muaro Jambi tidak efektif dalam menangani konflik agraria antar desa.
“Timdu Kabupaten Muaro Jambi mandul,” tegas Alhusory.
Menurutnya, meski batas administratif disebut sudah diproses, inti persoalan berupa kepastian hukum lahan justru tak pernah diselesaikan.
“Kalau batas wilayah dibilang sudah bergulir, tapi konflik lahannya tidak pernah jelas. Ini yang jadi masalah utama,” ujarnya.
Ia meminta Timdu mematuhi poin-poin dalam berita acara kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak, serta turun langsung ke lapangan untuk memberikan penjelasan terbuka dan keputusan tegas.
Alhusory khawatir, jika konflik terus dibiarkan tanpa kepastian, situasi bisa memicu gesekan sosial di tengah masyarakat. “Jangan sampai berlarut-larut dan menimbulkan konflik sosial. Pemerintah kabupaten harus segera ambil langkah tegas,” pungkasnya. (Asz)
0 Komentar